KENDARI — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tenggara bersama organisasi jaringan, komunitas, mahasiswa, dan masyarakat sipil menggelar Aksi Serentak COP31 di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, November 2026. Mengusung pesan “Sultra Bukan Zona Pengorbanan Iklim”, aksi ini mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengakui keseriusan krisis ekologis dan mengambil langkah konkret untuk menghentikan kerusakan lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat terdampak.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak WALHI di berbagai daerah di Indonesia dalam momentum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. WALHI Sultra menegaskan bahwa pembicaraan mengenai perubahan iklim dan transisi energi di tingkat global harus berangkat dari kenyataan ekologis yang dihadapi masyarakat di daerah.
Di Sulawesi Tenggara, ekspansi pertambangan, pembangunan kawasan industri nikel, perkebunan skala besar, serta ketergantungan industri terhadap energi fosil terus memberikan tekanan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Persoalan tersebut berkaitan dengan pencemaran, kerusakan ekosistem, konflik agraria, ancaman kesehatan, dan terganggunya sumber penghidupan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kawasan industri Morosi, Kabupaten Konawe. Masyarakat di sekitar kawasan industri menghadapi berbagai kekhawatiran terkait debu, pencemaran, pengelolaan limbah, serta dampak operasional PLTU captive terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
WALHI Sultra juga menyoroti kontradiksi dalam narasi transisi energi. Industri nikel kerap diposisikan sebagai bagian penting dari rantai pasok energi bersih dan kendaraan listrik. Namun, proses produksinya masih bergantung pada energi fosil, terutama batu bara melalui PLTU captive. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transisi energi tidak dapat disebut berkeadilan apabila masih memperluas ketergantungan terhadap batu bara dan membebankan dampak ekologis kepada masyarakat.
Pemerintah belum dapat menyimpulkan Sultra mengalami krisis ekologis
Dalam rangkaian aksi, massa juga menggelar kemah reflektif di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada 8 November 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi, refleksi, dan penguatan solidaritas antarkelompok masyarakat sipil untuk membicarakan situasi krisis ekologis di Sulawesi Tenggara.
Pada pagi hari pelaksanaan aksi, sekitar pukul 08.10 WITA, personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendatangi lokasi dan meminta massa membubarkan kemah. Dalam proses tersebut, spanduk aksi turut dibongkar sehingga memicu ketegangan dan perdebatan antara massa aksi dan petugas. Meski demikian, massa tetap melanjutkan penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di antaranya Staf Ahli Gubernur La Ode Fasikin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Haswandy. Gubernur tidak hadir dalam audiensi tersebut dan diwakili oleh Staf Ahli Gubernur.
Dalam audiensi, Fitra Wahyuni, perwakilan WALHI Sultra, menyampaikan bahwa persoalan ekologis di Sulawesi Tenggara membutuhkan pengakuan dan tindakan serius dari pemerintah. WALHI juga memaparkan hasil pemantauan kualitas air di sejumlah sungai yang menunjukkan adanya parameter yang melampaui baku mutu, termasuk di Sungai Motui, wilayah Morosi.
WALHI mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi memiliki pandangan yang sama mengenai keseriusan kondisi ekologis di Sulawesi Tenggara dan apakah pemerintah bersedia mengakui kondisi tersebut sebagai krisis yang membutuhkan penanganan segera.
Menanggapi hal tersebut, La Ode Fasikin menyampaikan bahwa penetapan kondisi krisis ekologis membutuhkan indikator yang jelas serta data yang lebih komprehensif. Pemerintah, menurutnya, belum dapat menyimpulkan bahwa seluruh wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi krisis ekologis tanpa dukungan data dan kajian yang lebih menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara, Haswandy, menyampaikan bahwa hasil pemantauan kualitas udara dan air menunjukkan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. Namun, ia mengakui bahwa cakupan pemantauan yang dilakukan DLH saat ini masih terbatas di Kota Kendari. Untuk wilayah lain di Sulawesi Tenggara, pemerintah belum memiliki data pemantauan yang cukup untuk memberikan gambaran secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi WALHI Sultra. Di tengah ekspansi pertambangan dan kawasan industri yang terus berlangsung di berbagai wilayah, keterbatasan pemantauan lingkungan justru memperlihatkan pentingnya memperluas pengawasan, membuka data kepada publik, dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Keterbatasan data tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tindakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kondisi lingkungan dipantau secara menyeluruh, terutama di wilayah yang mengalami tekanan akibat aktivitas industri ekstraktif.
Lima tuntutan WALHI Sultra
Dalam audiensi tersebut, WALHI Sultra menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara:
- Mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara mengeluarkan pernyataan resmi, secara tertulis maupun lisan, untuk mengakui keseriusan krisis ekologis di Sulawesi Tenggara.
- Mendorong moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru serta evaluasi dan penghentian IUP bermasalah.
- Mendorong Pemerintah Pusat dan DPR RI segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU Keadilan Iklim.
- Mendesak moratorium pembangunan PLTU batu bara baru dan penghentian rencana ekspansi PLTU batu bara di Sulawesi Tenggara.
- Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Hak Guna Usaha (HGU) bermasalah serta moratorium terhadap HGU yang terindikasi melanggar hukum, merampas ruang hidup masyarakat, dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Bagi WALHI Sultra, tuntutan tersebut bukan sekadar daftar aspirasi dalam momentum COP31. Tuntutan ini merupakan desakan agar pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengendalikan aktivitas industri ekstraktif, memperkuat perlindungan lingkungan, dan menjamin hak masyarakat atas ruang hidup yang aman dan sehat.
Aksi Serentak COP31 juga menjadi pengingat bahwa krisis iklim tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya alam, ekspansi industri ekstraktif, dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Tidak cukup berbicara tentang penyelamatan bumi di forum internasional jika di daerah masyarakat masih harus berjuang mempertahankan tanah, air, udara, dan ruang hidupnya.
Sulawesi Tenggara bukan zona pengorbanan iklim. Pemerintah harus berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, bukan membiarkan kerusakan terus berlangsung atas nama investasi dan transisi energi.
WALHI SULAWESI TENGGARA