KENDARI – Polda Sulawesi Tenggara kembali diduga melakukan kriminalisasi terhadap enam warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang menolak kehadiran tambang di wilayah mereka. Keenam warga tersebut adalah Nasrun, Yusman, Alimin, Aco, Datna, dan La Boba. Mereka dipanggil oleh Ditreskrimum Polda Sultra dengan tuduhan pengrusakan, meski perlawanan mereka dilandasi oleh keinginan melindungi tanah leluhur dari ekspansi tambang.
Kasus ini dilaporkan oleh La Tende pada 1 Februari 2024 dan dalam dua hari langsung naik ke tahap penyidikan. Langkah cepat aparat dalam menangani kasus ini justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama karena penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Wawonii yang justru dibiarkan.
Polisi Tajam ke Rakyat, Tumpul ke Penambang Ilegal
Wakil Ketua DPRD Konawe Kepulauan, Sahidin, mengecam keras kriminalisasi terhadap keenam warga tersebut. Ia menyebut langkah kepolisian ini sebagai bentuk ketidakadilan hukum yang nyata.
“Polisi hanya tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada penambang ilegal yang sudah bertahun-tahun merusak lingkungan Wawonii. Mereka bahkan menutup mata atas pelanggaran hukum yang dilakukan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) dan PT Bumi Konawe Mining (BKM),” ujar Sahidin.
Sahidin menjelaskan bahwa dugaan pengrusakan oleh warga ini terjadi sebagai reaksi atas penolakan masuknya karyawan PT BKM ke Desa Sinar Mosolo. Kekesalan warga semakin memuncak lantaran aparat hukum tidak menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang terus beroperasi di pulau kecil tersebut.
Tambang Ilegal di Pulau Wawonii dan Kegagalan Penegakan Hukum
Aktivitas tambang nikel PT GKP di Pulau Wawonii dianggap ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Pada 7 Oktober 2024, Mahkamah Agung telah membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT GKP seluas 707,10 hektar. Selain itu, warga juga memenangkan dua gugatan uji materi terhadap Perda RTRW Konkep yang mengalokasikan ruang untuk pertambangan.
Tak hanya itu, upaya PT GKP untuk menambang di Wawonii juga kandas setelah Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) pada 21 Maret 2024. Dengan luas 715 km², Pulau Wawonii dikategorikan sebagai pulau kecil yang berdasarkan undang-undang tidak boleh dijadikan lokasi pertambangan mineral.
Hukum yang Tak Kunjung Ditegakkan, Warga Kian Terhimpit
Meski telah kehilangan legitimasi hukum dan sosial untuk beroperasi, PT GKP dan PT BKM tetap melanjutkan aktivitas penambangan di Wawonii. Ini menunjukkan sikap membangkang terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat.
“Aktivitas mereka tidak hanya ilegal tetapi juga berdimensi pidana kehutanan dan korupsi, karena merusak lingkungan tanpa izin yang sah. Ironisnya, tidak ada tindakan tegas dari aparat hukum,” tegas Ady Anugrah Pratama, kuasa hukum warga Wawonii.
Keadilan yang Kian Samar di Pulau Wawonii
Kriminalisasi terhadap enam warga penolak tambang ini hanya memperkuat dugaan keberpihakan aparat terhadap korporasi tambang. Alih-alih melindungi hak-hak rakyat, aparat justru terlihat membela kepentingan perusahaan yang sudah jelas kehilangan dasar legalitas untuk beroperasi.
“Polisi digaji dari uang rakyat. Seharusnya mereka mengayomi dan melindungi hak-hak rakyat atas pelanggaran hukum yang dilaporkan, bukan malah memihak kepentingan korporasi tambang,” tandas Sahidin.
Saatnya Negara Berdiri untuk Keadilan Warga Wawonii
Kasus ini bukan sekadar konflik antara warga dan perusahaan tambang, tetapi potret nyata ketidakadilan hukum yang harus segera dituntaskan. Jika hukum terus dipermainkan oleh kekuasaan dan uang, maka yang hilang adalah kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum.
Pulau Wawonii bukan sekadar lahan tambang. Ia adalah rumah, sumber kehidupan, dan identitas bagi masyarakat adat di sana. Sudah saatnya pemerintah dan aparat hukum berpihak pada keadilan dan kelestarian lingkungan, bukan pada kepentingan ekonomi yang mengorbankan rakyat kecil.
#SaveWawonii #StopKriminalisasiPetani #LawanTambangIlegal